Oleh: Jumran, S.IP (Ketua DPC Partai PRIMA Kabupaten Konawe)
BANYAK daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), persoalan birokrasi sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya aturan, regulasi, atau instrumen administrasi. Kita memiliki undang-undang, sistem merit, reformasi birokrasi, standar pelayanan publik, hingga berbagai aplikasi pemerintahan berbasis elektronik. Namun, mengapa birokrasi masih sering dipersepsikan sebagai kekuasaan yang harus didekati, bukan institusi yang melayani?
Pertanyaan ini menjadi penting karena menyentuh akar persoalan pembangunan daerah. Sebab, sebaik apa pun visi pembangunan yang dirumuskan, sebesar apa pun investasi yang masuk, dan sebanyak apa pun program yang diluncurkan, semuanya akan berakhir menjadi slogan apabila birokrasi tidak bekerja berdasarkan kinerja, melainkan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.
Di titik inilah kami teringat wacana cultural studies 24 tahun lalu dalam tradisi kritis kampus-kampus kala itu dimana relevansinya selalu ada hingga saat ini. Metodologinya, membantu kita membaca realitas birokrasi daerah melalui dua pisau analisis yang berbeda namun saling melengkapi: teori birokrasi Weberian dan kritik sosial Jurgen Habermas yang berakar pada tradisi Keadilan Struktural Marxian.
Birokrasi Menurut Weber: Kekuasaan Harus Tunduk pada Aturan
Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi modern dibangun di atas prinsip rasionalitas hukum (legal-rational authority). Dalam model ideal Weberian, jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, bukan hubungan personal. Promosi ditentukan oleh kemampuan, bukan kedekatan. Pelayanan diberikan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan siapa yang dikenal. Dengan kata lain, birokrasi modern lahir untuk mengakhiri budaya feodal.
Dalam birokrasi Weberian, seorang kepala dinas tidak memperoleh jabatan karena menjadi tim sukses kepala daerah. Seorang camat tidak dipertahankan karena loyalitas politik. Seorang ASN tidak dipromosikan karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Semua ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan hasil kerja.
Namun, realitas di banyak daerah sering bergerak ke arah yang berbeda. Birokrasi formal memang modern, tetapi praktiknya masih dipengaruhi hubungan patron-klien. Jabatan sering dipersepsikan sebagai bagian dari distribusi kekuasaan politik. Akibatnya, birokrasi tidak lagi menjadi alat pelayanan publik, melainkan menjadi arena reproduksi loyalitas.
Ketika kedekatan menjadi mata uang politik yang lebih berharga dibandingkan kompetensi, maka birokrasi kehilangan karakter rasionalnya. Yang lahir bukan birokrasi profesional, melainkan birokrasi patronase.
Dalam kondisi seperti ini, ASN yang inovatif justru sering memilih diam. ASN yang kritis dianggap mengganggu stabilitas. Sementara ASN yang pandai membaca arah kekuasaan memperoleh ruang yang lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja dengan baik.
Akibatnya sangat jelas: birokrasi menjadi sibuk menjaga hubungan dengan atasan, bukan menyelesaikan masalah rakyat.
Habermas: Ketika Ruang Publik Dikalahkan oleh Pencitraan
Jika Weber membantu kita memahami bagaimana birokrasi seharusnya bekerja, maka Jurgen Habermas membantu kita memahami mengapa birokrasi sering gagal menjalankan fungsi tersebut.
Habermas menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang rasional, yaitu ruang tempat warga berdiskusi secara terbuka mengenai kepentingan bersama. Dalam ruang publik yang sehat, kebijakan diuji melalui argumentasi, bukan melalui propaganda. Pemerintah memperoleh legitimasi karena kualitas kebijakannya, bukan karena kemampuan mengelola citra.
Namun dalam banyak praktik politik lokal, ruang publik sering kali digantikan oleh komunikasi satu arah yang berorientasi pencitraan.
Media sosial dipenuhi dokumentasi kegiatan pejabat. Baliho pembangunan tersebar di berbagai tempat. Kunjungan kerja, seremoni, dan peresmian memperoleh porsi pemberitaan yang jauh lebih besar dibandingkan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam perspektif Habermas, kondisi ini menunjukkan dominasi apa yang disebut tindakan strategis (strategic action), yaitu komunikasi yang bertujuan memengaruhi persepsi publik, bukan membangun pemahaman bersama.
Pemerintah terlihat bekerja. Tetapi rakyat tidak diberi ruang yang cukup untuk mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
Akibatnya, ukuran keberhasilan bergeser. Bukan lagi seberapa besar masalah rakyat terselesaikan, melainkan seberapa besar keberhasilan pemerintah membangun narasi bahwa mereka sedang bekerja.
Di sinilah birokrasi sering terjebak dalam budaya seremoni. Energi birokrasi habis untuk menyiapkan acara, menyusun laporan kegiatan, mendokumentasikan kunjungan, dan memenuhi kebutuhan pencitraan politik. Sementara pekerjaan substansial yang menyentuh akar persoalan rakyat sering tertinggal di belakang.
Perspektif Cultural Studies: Ketika Kekuasaan Menjadi Budaya
Tradisi Cultural Studies mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dari sekadar bagaimana birokrasi bekerja. Pertanyaan utamanya bukan hanya soal efektivitas administrasi, melainkan: untuk siapa birokrasi bekerja, dan bagaimana masyarakat memahami serta menerima cara kerja birokrasi tersebut?
Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan, anggaran, atau jabatan. Kekuasaan juga bekerja melalui budaya, simbol, bahasa, pencitraan, dan narasi yang terus-menerus diproduksi dalam ruang publik. Masyarakat tidak selalu dikendalikan melalui paksaan, tetapi sering kali melalui pembentukan cara berpikir yang membuat suatu keadaan tampak normal, wajar, bahkan dianggap sebagai satu-satunya kenyataan yang mungkin.
Dalam konteks daerah yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan, pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Apakah birokrasi hadir sebagai instrumen yang memastikan kekayaan daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat? Ataukah birokrasi secara perlahan berubah menjadi perangkat yang lebih sibuk menjamin kelancaran arus investasi dibanding memastikan keadilan distribusi manfaat pembangunan?
Pertanyaan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi. Daerah membutuhkan investasi. Lapangan kerja membutuhkan investasi. Pembangunan juga membutuhkan investasi. Namun investasi harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan sebagai tujuan akhir yang berdiri sendiri.
Tradisi Cultural Studies mengingatkan bahwa yang perlu diawasi bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga narasi yang menyertainya. Ketika keberhasilan pembangunan terus-menerus direduksi menjadi angka investasi, jumlah proyek, atau seremoni peresmian, masyarakat perlahan dapat diarahkan untuk mengukur kemajuan hanya melalui indikator-indikator tersebut. Padahal pertanyaan yang lebih mendasar sering kali luput diajukan: apakah kesejahteraan masyarakat meningkat, apakah kesempatan ekonomi semakin merata, dan apakah kelompok-kelompok lokal memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya sendiri?
Di titik ini birokrasi tidak boleh hanya dinilai dari kemampuannya menarik investasi, tetapi juga dari kemampuannya memastikan keadilan sosial. Sebab pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan pada akhirnya akan melahirkan paradoks: daerah menjadi semakin kaya, tetapi sebagian masyarakat tetap merasa jauh dari manfaat kekayaan tersebut.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi ketimpangan sosial juga meningkat, maka pembangunan berisiko kehilangan makna publiknya. Dan ketika masyarakat lebih sering disuguhi simbol-simbol keberhasilan daripada diajak mengevaluasi dampak nyata pembangunan, maka yang sedang berlangsung bukan sekadar proses pembangunan ekonomi, melainkan juga proses pembentukan budaya politik yang menjadikan ketimpangan sebagai sesuatu yang dianggap biasa.
Di sinilah tantangan terbesar birokrasi daerah: bukan hanya menjadi mesin administrasi pembangunan, tetapi juga menjadi penjaga keadilan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Tentang Budaya Politik Konawe
Karena itu, reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan melalui pelatihan ASN, penyusunan SOP, atau digitalisasi pelayanan. Yang harus diubah adalah budaya politiknya. Budaya politik yang memandang jabatan sebagai hadiah harus diganti dengan budaya politik yang memandang jabatan sebagai amanah profesional. Budaya politik yang menghargai loyalitas personal harus diganti dengan budaya politik yang menghargai prestasi kerja. Budaya politik yang mengutamakan pencitraan harus diganti dengan budaya politik yang mengutamakan hasil.
Kita membutuhkan birokrasi yang dihormati karena kemampuannya menyelesaikan masalah rakyat, bukan karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Kita membutuhkan birokrasi yang berani mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah, tanpa takut kehilangan posisi. Kita membutuhkan birokrasi yang mampu menjadi motor pembangunan daerah, bukan sekadar mesin administrasi politik.
Pada akhirnya, masa depan Konawe tidak akan ditentukan oleh banyaknya seremoni, baliho, atau narasi keberhasilan pimpinan yang diproduksi setiap hari. Masa depan Konawe akan ditentukan oleh keberanian kita membangun tata kelola yang rasional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Max Weber telah mengingatkan bahwa birokrasi modern hanya dapat bekerja jika aturan lebih kuat daripada hubungan personal. Jurgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi hanya sehat jika ruang publik diisi oleh argumentasi, bukan pencitraan.
Sementara tradisi Cultural Studies mengingatkan bahwa pembangunan harus selalu diuji secara struktural dengan satu pertanyaan sederhana: Siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kekuasaan dan pembangunan itu sendiri?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut berani kita ajukan secara jujur, maka Konawe memiliki peluang untuk keluar dari politik kedekatan menuju politik kinerja, dari birokrasi patronase menuju birokrasi pelayanan, dan dari pembangunan simbolik menuju pembangunan yang distributif dan inklusif, di mana kekayaan daerah tidak hanya tercatat dalam laporan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
