KONAWE, LONTARASULTRA.COM – Desa Ambopi menjadi sorotan dalam upaya mendorong solusi sektor pertanian di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Minimnya fasilitas pasca panen dan ketimpangan tata niaga gabah disebut sebagai salah satu penyebab lambatnya peningkatan kesejahteraan petani.
Harapan baru muncul setelah Forum CSR Kabupaten Konawe menggagas pelaksanaan Musrenbang CSR, sebuah mekanisme perencanaan khusus untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Kepala Desa Ambopi, Jasmadi menyatakan, kebutuhan dasar petani selama ini tidak optimal tertampung melalui Musrenbang reguler.
“Setiap tahun desa-desa mengusulkan program, tetapi realisasinya hampir tidak ada. Petani masih berjuang sendiri menghadapi harga gabah yang tidak stabil dan fasilitas pascapanen yang sangat minim,” tegasnya, Minggu (7/12/2025).
Harga gabah yang hanya berada pada kisaran Rp 5.200 – Rp 5.700/Kg membuat petani tidak memiliki ruang untuk mendapat keuntungan yang layak. Absennya gudang penyangga maupun fasilitas dryer menyebabkan petani bergantung pada tengkulak sebagai pembeli utama.
Akibatnya, petani harus menanggung biaya angkut secara mandiri, mengalami penyusutan gabah, dan kehilangan posisi tawar saat panen raya.
“Kalau fasilitas penyimpanan dan pengeringan tidak ada, petani tidak punya pilihan. Inilah akar ketimpangan tata niaga gabah. Musrenbang CSR adalah momentum agar solusi ini benar-benar dijawab,” ujar Jasmadi.
Asosiasi Desa: Musrenbang Reguler Tak lagi Cukup
Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kecamatan Tongauna Utara, Safrudin membeberkan, Musrenbang Kabupaten selama ini sekadar memenuhi prosedur, tanpa benar-benar menyerap kebutuhan desa.
“Dari puluhan usulan, yang terakomodir hanya sekitar 10 persen. Bagaimana desa mau maju kalau kebutuhan masyarakat tidak masuk prioritas?” katanya.
Ia mendukung penuh Musrenbang CSR karena menjadi peluang untuk mendapatkan intervensi pembangunan di luar APBD, terutama untuk sektor produktif seperti pertanian.
Forum CSR Konawe: CSR Penguat, Bukan Pengganti APBD
Ketua Forum CSR Konawe, Jumran, S.IP menegaskan, CSR harus menjadi energi tambahan yang membantu percepatan pembangunan desa.
“CSR bukan pengganti APBD, tetapi penguat. Ada kebutuhan strategis masyarakat yang tidak terbiayai anggaran daerah. Di sinilah CSR berperan,” terang Jumran.
Ia optimistis Musrenbang CSR dapat menghadirkan solusi riil bagi desa, termasuk pembangunan dryer, gudang penyangga, dan sarana angkut hasil pertanian di wilayah Tongauna Utara.
Sinergi Koperasi dan BUMDes Didorong
Asosiasi Desa juga menekankan perlunya keselarasan peran antaraKoperasi Merah Putih dan BUMDes, agar intervensi ekonomi desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Koperasi diharapkan lebih aktif membangun fasilitas penyimpanan dan pemasaran gabah petani.
Dengan munculnya Musrenbang CSR, Desa Ambopi bersama desa-desa lain di Tongauna Utara berharap ke depan petani tidak lagi menjadi pihak paling lemah dalam rantai produksi pangan.
“Jika sektor pertanian diperkuat melalui CSR, ini bukan hanya penyelamatan ekonomi desa ini penyelamatan masa depan,” tutup Jasmadi.
Redaksi
