Bupati Wakatobi Dilapor KPK Dugaan Pengalihan APBD Ratusan Miliar Tanpa Persetujuan DPRD

WAKATOBI, LONTARASULTRA.COM – Bupati Kabupaten Wakatobi, Haliana, dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, oleh Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, atas dugaan pengalihan ratusan miliar APBD 2023 tanpa melalui persetujuan DPRD setempat.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Midul Makati, usai menggelar demonstrasi di depan gedung KPK selama kurang lebih satu jam. Sejumlah barang bukti dokumen pendukung ikut diserahkan dalam sebuah flash disck.

Pria yang karib disapa Don Mike itu mengatakan, dugaan pengalihan anggaran yang dimaksud mencakup 40 item, dengan nilai Rp 628 miliar.

“Dokumen pendukung yang berupa item kegiatan yang diduga dialihkan anggarannya tanpa melalui proses persetujuan DPRD sudah kami serahkan seluruhnya. Termasuk RAPBD 2023, KUA PPAS 2023, kertas kerja selisih APBD, Perda APBD tahun 2023, risalah pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023, dan lainnya,” kata Don Mike, Kamis (30/5/2024)

Ia menjelaskan, beberapa kegiatan dimaksud itu antara lain, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pagu anggaran yang dialokasikan pada rancangan APBD tahun 2023 sebesar Rp 212,85 miliar, berubah pada dokumen APBD yang diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi Rp 207,25 miliar.

“Dan pada peraturan Bupati Wakatobi tentang penjabaran APBD tahun 2023 kembali berubah mmenjadi Rp 207,92 miliar. Sehingga nilai selisih antara rancangan APBD yang dibahas bersama pada pembahasan tahap III dengan Perda APBD terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 4,9 milyar,” terangnya.

Bahkan kata Don Mike, terdapat sejumlah mata anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam rancangan APBD Wakatobi tahun anggaran 2023, namun tiba-tiba ditambahkan pasca penetapan DPRD, maupun pasca evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Perbedaan signifikan dimaksud berupa penambahan maupun pengurangan yang ditemukan pada keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) Wakatobi juga kami sudah serahkan datanya. Kami yakin bukti-bukti yang kami serahkan ini menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk masuk khususnya KPK,” tandas Don Mike.

Bupati Wakatobi, Haliana saat dihubungi Kamis malam melalui telepon selulernya, namun tidak memberikan tanggapan.

Penulis: Nabil Artha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *