MOROWALI, LONTARASULTRA.COM – Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tenggara, Hayadin Manaf, mendesak Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf agar segera turun tangan mencari jalan keluar atas tuntutan masyarakat terhadap PT Kacci Purnama Indah (KPI) yang diduga telah memicu ketegangan hingga berujung pada kekerasan di Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Hayadin menilai persoalan yang berkembang antara masyarakat dan perusahaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan investasi dan kepentingan masyarakat diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penegakan hukum yang adil.
“Kami meminta Bupati Morowali segera mengambil langkah konkret. Sehingga tidak merugikan masyarakat, pekerja, maupun pihak perusahaan,” tegas Hayadin Manaf, Selasa (6/10/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul terjadinya insiden pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Desa Matarape. Dalam kejadian tersebut, berdasarkan informasi dan laporan yang berkembang di masyarakat, terjadi dugaan kekerasan, pemukulan, pembacokan, serta pengrusakan kendaraan milik warga yang melibatkan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china.
Hayadin menegaskan, dugaan tindakan kekerasan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Apabila benar terjadi tindak pidana, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Masyarakat harus mendapatkan perlindungan, juga penyelesaian harus dilakukan berdasarkan fakta dan proses hukum,” ujarnya.
Menurut Hayadin, akar persoalan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. tuntutan dan keresahan masyarakat sebelumnya tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Ia meminta Bupati Morowali memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak perusahaan, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi yang dapat diterima secara adil.
“Cari titik temu antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat,” ujar putra Matarape tersebut.
Hayadin juga meminta agar seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan tuntutan dan aspirasi, sementara perusahaan juga berkewajiban menjalankan aktivitasnya dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat sekitar.
Ia menekankan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, bukan justru menjadi sumber konflik sosial.
“Investasi harus menciptakan kesejahteraan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Kalau kemudian muncul konflik, pemerintah harus hadir sebagai mediator dan memastikan ada penyelesaian yang adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPW PRIMA Sulawesi Tenggara itu meminta agar dugaan kekerasan, pembacokan dan pengrusakan kendaraan yang terjadi pada 2 Oktober 2026 di Desa Matarape diusut secara menyeluruh. Ia menilai, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Paling penting sekarang adalah jangan ada tindakan main hakim sendiri. Semua pihak harus menahan diri. Pemerintah daerah harus segera membuka ruang mediasi, sementara aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana secara objektif,” pungkas Hayadin Manaf.
Hayadin berharap Bupati Morowali tidak mengambil posisi pasif dalam persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Morowali.
Redaksi
