KONAWE, LONTARASULTRA.COM – Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kabupaten Konawe, resmi menggandeng Spatial Society Indonesia (SSI) untuk menjajaki pengembangan Desa Digital dan Dashboard Monitoring CSR berbasis spasial dan HAM.
Program ini disebut sejalan dengan arah kebijakan Bupati Konawe yang selama ini menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik, penguatan data, dan percepatan pembangunan desa (Membangun Desa Menata Kota).
Pertemuan bersama SSI dilakukan secara offline dan online, di mana Forum CSR Konawe memperkenalkan kebutuhan daerah terhadap sistem pengelolaan data spasial yang modern, akurat, dan mampu meningkatkan transparansi kegiatan CSR perusahaan.
Desa Digital + HAM: Teknologi untuk Pemimpin Daerah yang Visioner
Platform “Desa Lengkap” yang dipresentasikan SSI memungkinkan Pemerintah Daerah memiliki peta aset desa, potensi masyarakat, kerentanan sosial, hingga batas wilayah dengan akurasi tinggi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Konawe, teknologi ini dapat membantu perencanaan pembangunan lebih presisi, pengawalan program CSR berbasis HAM, deteksi dini potensi konflik sosial dan percepatan digitalisasi layanan publik.
Model digitalisasi desa ini dinilai sangat selaras dengan gaya kepemimpinan Bupati Konawe yang dikenal progresif dan terbuka terhadap inovasi berbasis data.
Dashboard CSR Berbasis HAM, untuk Meningkatkan Transparansi kepada Bupati dan Masyarakat
SSI juga memaparkan Dashboard Monitoring CSR yang memuat seluruh program CSR perusahaan secara real-time melalui peta digital. Sistem ini telah diterapkan pada proyek CSR di Kapuas, dan terbukti meningkatkan akuntabilitas perusahaan.
Menurut Ketua Forus CSR Konawe, Jumran, sistem ini memperkuat empat pilar HAM yakni Hak atas informasi. Bupati bisa melihat semua proyek CSR secara terbuka. Hak atas partisipasi, desa dapat terlibat dengan data digital valid. Hak atas rasa aman, risiko konflik sosial terpetakan lebih awal dan Hak atas pembangunan dimana program CSR lebih tepat sasaran untuk masyarakat.
Program Ini Akan Menjadi Legacy Besar Bupati Konawe
Jumran menyampaikan, jika program ini diterima dan didukung Bupati Konawe, maka daerah akan memperoleh lompatan besar:
“Inisiatif ini akan menjadi salah satu legacy penting Bupati Konawe. Dengan sistem digital berbasis HAM dan spasial, Konawe akan menjadi contoh nasional dalam tata kelola CSR dan penguatan desa,” tegas Jumran.
Ia menambahkan:
“Ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi transformasi cara Pemerintah Daerah melindungi masyarakat, memastikan transparansi perusahaan, dan memperkuat pembangunan desa.”
Mengapa Bupati Konawe Penting dalam Keberhasilan Program Ini?
Karena dengan dukungan Bupati dashboard CSR akan menjadi alat resmi pengawasan daerah, Desa Digital dapat masuk dalam program prioritas daerah, perusahaan CSR akan lebih patuh pada standar HAM, OPD akan terintegrasi dalam satu sistem data dan Konawe mendapat reputasi sebagai kabupaten pelopor CSR Berbasis teknologi spasial dan HAM
Lebih rinci, ketua Forum CSR Konawe menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan memberikan manfaat langsung bagi Bupati:
1. Meningkatkan kinerja daerah dalam indikator pembangunan desa.
2. Membantu Bupati mengawasi perusahaan tanpa harus turun lapangan setiap saat.
3. Memperkuat citra kepemimpinan Bupati sebagai pemimpin modern, pro-transparansi, dan pro-HAM.
4. Memudahkan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).
5. Membantu Pemda menyiapkan Konawe menghadapi arus investasi yang semakin besar.
FCSR Mengajukan Permohonan Resmi kepada Bupati
Dalam penutup pertemuan, FCSR Konawe menyampaikan permintaan kepada Bupati Agar menerima dan mendukung implementasi program Desa Digital & Dashboard CSR berbasis HAM dan memberikan persetujuan prinsip untuk penyusunan MoU Pemda, FCSR, SSI.
Dengan kerja sama ini, Konawe berpeluang menjadi daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang memadukan teknologi spasial dan prinsip HAM dalam tata kelola CSR dan penguatan desa.
Redaksi
